Menu
Prabowo Ungkap Tak Masalah Jika Utang RI Tembus 50 Persen dari PDB

Prabowo Ungkap Tak Masalah Jika Utang RI Tembus 50 Persen dari PDB

Dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1), Prabowo Subianto mengungkapkan pendapatnya tentang utang luar negeri Indonesia.

Shandy Aulia 3 bulan ago 18

CNBC Media – Dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1), Prabowo Subianto mengungkapkan pendapatnya tentang utang luar negeri Indonesia. Ia mengatakan bahwa utang luar negeri Indonesia saat ini tidak sampai 40 persen dari PDB. Menurutnya, itu masih dalam titik aman, asal utang tersebut untuk pembangunan industri atau produktif.

Utang produktif, itu saya setuju. Kita bisa [utang] sampai 50 persen. Enggak ada masalah,” kata Prabowo.

Prabowo juga mengatakan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk membayar utang luar negeri. Ia mencontohkan bahwa Indonesia pernah memiliki utang luar negeri yang mencapai 60 persen dari PDB pada tahun 1998. Namun, utang tersebut berhasil dilunasi dengan cepat.

“Kalau utang kita produktif, kita bisa bayar. Kita pernah 60 persen, kita bisa bayar,” kata Prabowo.

Pernyataan Prabowo tersebut mendapat tanggapan dari calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. Anies mengatakan bahwa utang luar negeri yang mencapai 50 persen dari PDB merupakan hal yang berbahaya. Ia khawatir bahwa Indonesia akan mengalami kesulitan untuk membayar utang tersebut di masa depan.

“Kalau utang kita sudah 50 persen, itu berbahaya. Kita akan kesulitan bayar di masa depan,” kata Anies.

Berdasarkan data Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia pada akhir Desember 2022 mencapai Rp 5.792,0 triliun atau setara dengan 40,5 persen dari PDB. Utang luar negeri Indonesia terdiri dari utang pemerintah, utang swasta, dan utang BUMN.

Utang pemerintah Indonesia pada akhir Desember 2022 mencapai Rp 4.410,0 triliun atau setara dengan 30,8 persen dari PDB. Utang swasta Indonesia pada akhir Desember 2022 mencapai Rp 1.382,0 triliun atau setara dengan 10,7 persen dari PDB. Utang BUMN Indonesia pada akhir Desember 2022 mencapai Rp 990,0 triliun atau setara dengan 7,0 persen dari PDB.

Menurut standar Bank Dunia, rasio utang luar negeri terhadap PDB yang aman berada di bawah 60 persen. Namun, beberapa ekonom berpendapat bahwa rasio utang luar negeri terhadap PDB yang aman bisa lebih rendah, yaitu di bawah 40 persen.

Prabowo Sebut Utang Luar Negeri Indonesia Masih Aman

Dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1), Prabowo Subianto mengungkapkan pendapatnya tentang keuangan utang luar negeri Indonesia. Ia mengatakan bahwa utang luar negeri Indonesia saat ini tidak sampai 40 persen dari PDB. Menurutnya, itu masih dalam titik aman, asal utang tersebut untuk pembangunan industri atau produktif.

“Utang produktif, itu saya setuju. Kita bisa [utang] sampai 50 persen. Enggak ada masalah,” kata Prabowo.

Prabowo juga mengatakan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk membayar utang luarnegerinya. Ia mencontohkan bahwa Indonesia pernah memiliki utang luar negeri yang mencapai 60 persen dari PDB pada tahun 1998. Namun, utang tersebut berhasil dilunasi dengan cepat.

“Kalau utang kita produktif, kita bisa bayar. Kita pernah 60 persen, kita bisa bayar,” kata Prabowo.

Pernyataan Prabowo tersebut mendapat tanggapan dari calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. Anies mengatakan bahwa utang luar negeri yang mencapai 50 persen dari PDB merupakan hal yang berbahaya. Ia khawatir bahwa Indonesia akan mengalami kesulitan untuk membayar utang tersebut di masa depan.

“Kalau utang kita sudah 50 persen, itu berbahaya. Kita akan kesulitan bayar di masa depan,” kata Anies.

Berdasarkan data Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia pada akhir Desember 2022 mencapai Rp 5.792,0 triliun atau setara dengan 40,5 persen dari PDB. Utang luar negeri Indonesia terdiri dari utang pemerintah, utang swasta, dan utang BUMN.

Utang pemerintah Indonesia pada akhir Desember 2022 mencapai Rp 4.410,0 triliun atau setara dengan 30,8 persen dari PDB. Utang swasta Indonesia pada akhir Desember 2022 mencapai Rp 1.382,0 triliun atau setara dengan 10,7 persen dari PDB. Utang BUMN Indonesia pada akhir Desember 2022 mencapai Rp 990,0 triliun atau setara dengan 7,0 persen dari PDB.

Menurut standar Bank Dunia, rasio utang luar negeri terhadap PDB yang aman berada di bawah 60 persen. Namun, beberapa ekonom berpendapat bahwa rasio utang luar negeri terhadap PDB yang aman bisa lebih rendah, yaitu di bawah 40 persen.

Pernyataan Prabowo Subianto bahwa utang luar negeri Indonesia saat ini masih aman, asal utang tersebut untuk pembangunan industri atau produktif, memiliki beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.

Pertama, rasio utang luar negeri terhadap PDB Indonesia saat ini memang masih di bawah standar Bank Dunia. Namun, perlu diingat bahwa standar tersebut hanya merupakan acuan umum. Rasio utang yang aman bagi suatu negara juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kondisi ekonomi dan politik negara tersebut, serta kemampuannya untuk membayar utang.

Kedua, Prabowo menyebut bahwa utang produktif adalah utang yang digunakan untuk pembangunan industri. Namun, perlu didefinisikan secara lebih jelas apa yang dimaksud dengan pembangunan industri. Apakah hanya pembangunan pabrik-pabrik baru, atau juga termasuk pengembangan teknologi dan inovasi? Jika pembangunan industri hanya diartikan sebagai pembangunan pabrik-pabrik baru, maka utang tersebut tidak selalu produktif. Pabrik-pabrik tersebut bisa saja tidak efisien atau tidak menghasilkan produk yang kompetitif.

Ketiga, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia pernah memiliki utang luar negeri yang mencapai 60 persen dari PDB pada tahun 1998. Namun, ia tidak menyebutkan bahwa utang tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan krisis ekonomi 1998. Utang luar negeri yang terlalu besar dapat membebani perekonomian suatu negara, sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya krisis ekonomi.

Pernyataan Prabowo Subianto bahwa utang luar negeri Indonesia saat ini masih aman, asal utang tersebut untuk pembangunan industri atau produktif, perlu dipertimbangkan secara lebih cermat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti kondisi ekonomi dan politik Indonesia, serta kemampuannya untuk membayar utang.

– Advertisement – BuzzMag Ad
Written By